UN Curang, UN Diulang?

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang baru berlalu, ternyata tak luput dari berbagai kecurangan. Mulai dari mencontek massal, kong-kalikong pengawas dari luar dengan pihak sekolah yang diawasi, sampai ada pihak yang menjual atau yang membocorkan kunci jawaban melalui internet. Ini menjadikan UN semakin tak bisa dipercaya dan hanya membuang-buang anggaran dan tenaga banyak orang.
Makanya, sikap pemerintah agar tak dinilai “mencla-mencle” adalah harus memberi kepercayaan terhadap sekolah untuk menentukan apa yang terbaik dan seharusnya mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar di sekolah masing-masing.
Sebab, lihatlah betapa kacaunya pelaksanaan UN dengan sistem yang baru berlangsung. Sistem UN berbasis komputer (Computer Based Test) atau UN CBT yang tahun ini diterapkan sebagian sekolah di beberapa daerah, jelas-jelas terlalu dipaksakan. Pemerintah belum menyiapkannya secara matang. Sosialisasi dari pemerintah baru disampaikan sekitar bulan Februari.
Yang terjadi di sekolah-sekolah penyelenggara UN CBT adalah kacau balau. MUlai perangkat yang tak siap, sulit mengakses, dan semacamnya. Ada pula tiba-tiba listrik padam dan genset terlambat dinyalakan.
Yang ingin kita sampaikan bahwa mestinya setiap kebijakan yang diterapkan haruslah melalui banyak pertimbangan. Kalau masih mau mempertahankan UN yang tidak terlalu penting ini, ke depan perlu kesiapan yang lebih matang sehingga sekolah-sekolah pun dapat bersiap lebih dini.
Harus diingat bahwa kini pengawasan publik terhadap pelaksanaan UN itu jauh lebih proaktif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya, selain ingin kulitas UN itu terus meningkat, publik juga tidak percaya lagi pada pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan UN. Ini sudah terbukti bahwa tiap tahun tingkat kecurangan bahkan kejahatan dalam pelaksanaan UN semakin parah.
Selain itu, publik tentu sangat berharap kasus-kasus kejahatan dalam pelaksanaan UNIn 2015 tingkat SMA, seperti pembocoran soal melalui Google Drive hendaknya diusut hingga tuntas. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah menyataka bahwa pembocoran tersebut merupakan kejahatan yang dampaknya macam-macam terhadap dunia pendidikan. “Itu kan kejahatan yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan.”
JK menjelaskan, soal UN ada 10 ribu tipe. Namun yang bocor hanya 30 tipe. Meski kebocoran kecil, namun dirinya tetap memerintahkan untuk memeriksa dampak kebocoran tersebut. “Kalau memang ada dampaknya di suatu daerah, paling tinggi (nilai) di suatu daerah katanya dua daerah, maka di daerah itu sekolah yang kena diuji lagi,” ucap dia.
Karena kebocoran kecil, maka UN SMA tidak akan diulang. Bahkan dia menilai tidak semua siswa tahu ada soal yang bocor melalui Google Drive. Tapi, ia tegaskan, “Kalau UN harus diulang, maka yang bayar itu percetakan. Harus dihukum berat itu percetakan. Percetakan itu jangan lagi diberi kepercayaan untuk mencetak soal-soal UN.” Demikian juga terhadap pelaku-pelaku kecurangan lainnya harus mendapat hukuman setimpal demi terciptanya kejujuran dalam UN. Itu pun jika UN masih tetap dpertahankan. Nah?!