Perubahan kurikulum ternyata tak luput dari perhatian psikolog anak Seto Mulyadi. Dikatakannya  perubahan yang terjadi dalam waktu singkat akan mendatangkan kebingungan baik bagi guru dan siswa.

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada 22 November 2012. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh selain melalui saluran daring (on-line) pada laman http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id , juga melalui media massa cetak. Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.
Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.
Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.
Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat.

Menambah Jam Pelajaran
Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru; serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran.


Skema 1. menyajikan tentang Strategi Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. Sedang gambar 1. menggambarkan tentang strategi meningkatkan capaian pendidikan, yang digambarkan melalui sumbu x (efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan prefesionalitas guru), y (pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi) dan z (lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran).
Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Bagaimana dengan pembelajaran di Finlandia yang relatif singkat. Jawabnya, di negara yang tingkat pendidikannya berada di peringkat satu dunia, singkatnya pembelajaran didukung dengan pembelajaran tutorial yang baik.
Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif mengacu pada kurikulum 2006 di mana ada beberapa permasalahan di antaranya; (i) konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (ii) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (iii) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (iv) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (v) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (vi) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (vii) dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.


Skema 2 menggambarkan tentang kesenjangan kurikulum yang ada pada konsep kurikulum saat ini dengan konsep ideal. Kurikulum 2013 mengarah ke konsep ideal. Sedang skema 3 menjelaskan alasan terhadap pengembangan kurikulum 2013

Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai bahwa draf kurikulum 2013 memiliki banyak kelemahan. Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Wuryadi mencatat sejumlah kelemahan dari isi kurikulum yang rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran mendatang itu.

Kelemahan pertama, kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan.


"Saat ini, KTSP saja baru menuju uji coba dan ada beberapa sekolah yang belum melaksanakannya. Bagaimana bisa, kurikulum 2013 ditetapkan tanpa ada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya," katanya di Yogyakarta, Senin lalu.

Kelemahan lainnya, lanjut Wuryadi, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013.

Wuryadi juga menilai tak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) masih diberlakukan.

"UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Padahal, mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan," tambahnya.


Kelemahan penting lainnya, pengintegrasian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Dewan Pendidikan DIY menilai langkah ini tidak tepat karena rumpun ilmu mata pelajaran-mata pelajaran itu berbeda.

Karena melihat kelemahan-kelemahan ini, Dewan Pendidikan DIY meminta pemerintah melakukan desain ulang kurikulum 2013.

"Desain ulang terhadap kurikulum 2013 ini perlu dilakukan dengan turut melibatkan guru karena guru menjadi unsur penting dalam kurikulum baru itu," kata Wakil Ketua I Dewan Pendidikan DIY Heri Dendi.

Selain itu, Dewan Pendidikan juga akan mengirimkan hasil kajian tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPR RI, serta Presiden dan Wakil Presiden RI.

source:

Meski uji publik pengembangan kurikulum baru tengah dijalankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) telah memulai langkah untuk merumuskan modul dan silabus yang akan digunakan pada kurikulum baru. Lalu apa tujuan uji publik yang saat ini tengah berjalan?

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Coruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan bahwa uji publik yang saat ini dilakukan oleh pemerintah hanya bentuk legitimasi. Sebab, pada faktanya, pemerintah sudah mulai menyusun modul terkait kurikulum baru di Cisarua sejak dua hari lalu.

"Kalau begitu, buat apa ada anggaran untuk uji publik. Uji publik ini jadinya hanya uji bohong-bohongan saja," kata Febri saat jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (5/12/2012).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh (ketiga dari kanan), melakonkan tokoh punakawan, Semar, saat melakukan sosialisasi uji publik kurikulum di Yogyakarta, Sabtu (1/12/2012) malam.

Dalam kesempatan yang sama, anggota dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk tanya jawab saat pembukaan uji publik yang berlangsung di Hotel Mega Anggrek beberapa waktu lalu. Padahal, dirinya yang saat itu mendapat undangan berharap ada dialog yang terjadi agar jelas duduk perkara perubahan kurikulum ini.

"Yang terjadi tidak ada dialog bahkan pakar pendidikan seperti Pak Tilaar diminta naik ke panggung untuk launching," ujar Jeirry.

"Dari sisi proses ini jelas ada keganjilan dan cenderung dipaksakan. Tidak dibuka sesi tanya jawab, sudah langsung di-launching saja. Harusnya kan setelah paparan, ada kesempatan untuk dialog," imbuh Jeirry.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sempat ditanya mengenai penyusunan silabus yang dilakukan saat uji publik tengah berlangsung. Ia menjawab bahwa sebenarnya sudah ada gambaran mengenai kurikulum yang berlaku tahun depan sehingga tidak perlu menunggu waktu lagi.

"Gambarannya ini sudah ada. Jadi disiapkan nanti kalau A gimana, kalau B gimana. Dilihat dari uji publik juga," jelas Nuh.

"Kalau kita bekerjanya urutan begitu lama. Jadi sambil ini uji publik, kami mulai siapkan saja. Saat uji publik dan evaluasi selesai, ternyata yang ini yang dipakai, silabusnya sudah siap," tandasnya.

source

Paparan Uji Publik Kurikulum 2013

Kliping HU KOMPAS Rabu 12 Desember 2012 Hal 12

Sistem penjurusan dalam jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) diwacanakan akan diganti dengan sistem peminatan terbuka. Hal tersebut tertuang dalam draf kurikulum 2013 yang saat ini tengah memasuki masa uji publik.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan dalam draf kurikulum baru yang rencananya diterapkan pada 2013, ditawarkan konsep peminatan terbuka khusus untuk jenjang sekolah menengah. 

"Jadi, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minatnya, tidak lagi dibatasi penjurusan. Siswa yang belajar minat di IPA bukan berarti tidak bisa belajar ekonomi atau bahasa Jepang," kata Hamid, di Jakarta, Senin (3/12).

Menurut Hamid, konsep tersebut dilakukan agar para peserta didik tidak hanya terfokus mempelajari dan mendalami satu bidang kelimuan. "Harapannya, siswa dapat memperluas ilmu sebagai penunjang," terang Hamid.

Dengan sistem yang lama, yakni penjurusan, menutup kemungkinan bagi siswa untuk mempelajari bidang studi yang berada di luar jurusan. Padahal, bukan tidak mungkin siswa yang gemar IPA juga membutuhkan pelajaran bahasa Jepang untuk melanjutkan studinya di Jepang. Namun, rencana tersebut belum final, konsep tersebut juga dimasukkan ke draf kurikulum baru untuk dimintakan masukan dari masyarakat selama uji publik berlangsung. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengubah kurikulum mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Draf tersebut telah disetujui Wapres, Boediono, sebagai Ketua Komite Pendidikan.

Draf yang telah disetujui tersebut kini tengah diujipublikkan sejak 29 November 2012. Uji Publik akan berlangsung selama tiga minggu, dan masyarakat dapat melihat isi draf tersebut di http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id. 

"Kalau mereka tidak setuju dengan kelompok peminatan, silakan beri masukan dalam uji publik beserta alasannya. Silakan beri usulan," tegas Hamid.

Hamid menambahkan penerapan kurikulum baru akan berdampak pada kesiapan sarana prasarana, infrastruktur, serta kesiapan para guru. Sebab di lapangan, masih terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dan sekolah-sekolah yang terdapat di daerah atau pelosok, khususnya terkait dengan ketersediaan dan kemampuan guru.

"Konsekuensinya pasti sarana-prasarananya karena tidak bisa menghitung rombongan belajarnya. Guru juga harus disiapkan. Guru yang mata pelajarannya kurang diminati juga akan berkurang. Tapi itu akan diatur lebih lanjut," jelas dia.

Pemetaan

Dalam kesempatan yang sama, mantan Dirjen PAUDNI itu juga mengungkapkan akan mengevaluasi keberadaan jurusan-jurusan di SMK. Akan dipetakan jurusan-jurusan apa saja yang mulai sepi peminat dan kurang diminati oleh dunia kerja dan industri.

"Kita akan lihat apa saja yang menurun peminatnya, apa karena dunia industri sudah tidak berminat, atau peluangnya besar tapi kompetensinya tidak sesuai. Bukan tidak mungkin nanti akan ada penutupan jurusan," imbuh dia.

Pihaknya akan mengundang industri guna melihat jurusan dan bidang apa saja yang masih dibutuhkan dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Dengan demikian, bidang yang memang masih memiliki prospek akan terus dipertahankan dan dikembangkan. 

Kemdikbud akan mempertahankan sejumlah jurusan yang merupakan basis dan kekhasan dari Indonesia, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan meskipun jarang peminatnya.

"Basis dan potensi Indonesia jangan dihilangkan, akan menjadi program afirmasi. Tapi program yang sudah bukan menjadi potensi negara kita, kita petakan. Kita ganti keahlian dengan yang lebih kompeten kalau sudah menurun," ujar Hamid.

Menanggapi draf kurikulum 2013, Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bachri, berharap agar kurikulum yang sedang dirancang ulang oleh pemerintah sesuai dengan dinamika dan tantangan dunia pendidikan secara global. Kurikulum baru harus dapat membawa pendidikan di Indonesia lebih maju dan menciptakan generasi penerus yang dapat menjawab tantangan zaman.

"Revisi kurikulum itu harus sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita. Kurikulum tidak boleh memberatkan siswa, tapi harus mengarahkan siswa pada kemandirian dan kemampuan," kata Syamsul. (sumber : koran-jakarta.com )

Mulai tahun 2013 rencananya Pendidikan di Indonesia akan menggunakan Kurikulum baru. Ya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dijalankan sejak tahun 2006 akan segera digantikan oleh Kurikulum 2013 mulai Juni tahun depan. Pengurangan mata pelajaran sekolah akan terjadi pada kurikulum baru 2013 di tingkat SD dan SMP. SMP yang semula mempunyai 12 mata pelajaran, pada tahun 2013 hanya akan mempunyai 10 mata pelajaran saja. 10 mata pelajaran tersebut yakni Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan Muatan Lokal, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Prakarya.

Untuk SD, terjadi perubahan dari 10 mata pelajaran menjadi hanya enam. Keenam mata pelajaran itu adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Agama, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Kesenian. Sedangkan IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran-pelajaran lain.

Meski berkurang, kata Agung, kurikulum baru ini akan menambah panjangnya jam pelajaran. Untuk SD kelas 1 dari 26 jam per minggu menjadi 30 jam. Untuk kelas 2 SD dari 27 jam menjadi 32 jam. Sedangkan untuk kelas 3 SD dari 28 jam menjadi 34 jam, sementara kelas 4, 5, 6 SD dari 32 menjadi 36 jam per minggu.

Kurikulum pendidikan baru ini akan diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Namun kurikulum ini akan mulai berlaku untuk kelas 1 dan 4 sekolah dasar, dan VII SMP, baik negeri yang dikelola Kemendikbud maupun Kementerian Agama dan juga sekolah swasta, sedangkan lainnya bertahap.

Setelah Bapak Ibu Guru menunggu cukup lama akhirnya Kemdikbud telah mengeluarkan Draft Resmi Kurikulum 2013 yang bisa diuji publik secara online di http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id/. untuk versi offline bahan Uji Publik atau Draft Resmi Kurikulum 2013 silahkan dilihat