“Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat serta keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, Jumat (17/4) petang.
Berkenaan pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi menyampaikan, telah berpuluh th. kita nikmati bersama-sama subsidi itu. Satu tahun lebih kurang kita mesti keluar Rp 300 triliun, tiap-tiap th. Rp 300 triliun cuma kita nikmati dibakar serta hilang. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi, subsidi BBM itu 82% yang menikmati adalah yang mempunyai mobil.
Kepala Negara menyatakan, harusnya subsidi itu diberikan pada yg tidak dapat, pada yang belum sejahtera. Namun ini terbalik. Oleh karenanya, lanjut Jokowi, waktu pemerintah mengambil keputusan pengalihan subsidi itu, banyak tentangan serta banyak memprotes.
“Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah, paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan,” tutur Jokowi.
Presiden lalu menguraikan, umpamanya 10 th. itu telah jadi Rp 3000 triliun, semakin besar dari biaya yang diperlukan untuk bangun kereta api, jalur kereta dari semua Indonesia, dari Aceh hingga Papua sebesar Rp 360 triliun.
“Berpuluh tahun tidak bisa kita bangun karena kita memberikan subsidi yang Rp 3000 triliun tadi itu. Kalau hanya dihitung 10 tahun, kalau 20 tahun sudah menjadi Rp 6000 triliun. Betapa sudah kita hambur-hamburkan itu, dan kita tidak sadar inilah yang ingin kita hentikan untuk dilarikan ke sektor produksi,” jelas Jokowi.
Ditambahkan Presiden, bila untuk bangun jalan tol, duit subsidi BBM Rp 3000 triliun itu dapat untuk bangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, lantaran jalan tol itu 1 km cuma lebih kurang Rp 80 miliar. Adapun bila di buat pelabuhan, lanjut Presiden Jokowi, rampung seluruhnya juga pelabuhan di semua tanah air ini.
“Inilah yang tidak kita sadari sejak dari dulu sehingga kita selalu memberikan subsidi. Belum kalau itu kita berikan subsidi itu diberikan subsidi benih atau pupuk pada petani, atau traktor kepada petani atau kapal kepada nelayan,” tutur Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, itulah tantangan pemerintah dalam mengubah pola pikir seperti itu, baik dalam pemerintah sendiri ataupun apa yang telah di nikmati orang-orang sampai kini, nikmati subsidi BBM yang tanpa ada diakui kita telah kehilangan sangat banyak biaya. “Setiap tahun hilang, setiap tahun hilang setiap tahun hilang tanpa ada bekasnya karena memang kita bakar,” tegasnya.
KIS serta KIP
Di kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung problem pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kerap di tanyakan kepadanya waktu berkunjunjung ke sejumpah daerah.
Presiden menuturkan, waktu ia dilantik bln. Oktober th. lantas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diketok DPR-RI, hingga pemerintahan yang di pimpinnya baru dapat mengubah pada pertengahan Januari lalu. Itu juga sistem administrasinya perlu saat 2-3 bln..
“Artinya, sebetulnya pertengahan bulan ini sampai nanti akhir bulan ini baru bisa menggunakan uang itu. Jadi memang belum ada yang kita keluarkan. Artinya, program itu baru mulai berjalan kira-kira mulai berjalan pada pertengahan April ini sampai berikut, bulan berikutnya,” tutur Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, ada 84 juta KIS yang bakal dibagikan minggu depan, dari Sabang hingga Merauke. Lalu KIP, menurut Presiden Jokowi, ada 18 juta yang bakal diberikan pada anak-anak sekolah.
“Jadi memang kita ini belum melakukan apa apa karena banyak yang bertanya, banyak yang mengeluh Pak katanya mau membangun pelabuhan, mau membangun jalan tol ya memang belum semuanya. Semuanya masih dalam proses lelang, dan insya Allah nanti pada akhir bulan ini dan awal bulan depan 1 per 1 akan bisa kita mulai,”papar Jokowi.
Presiden mengingatkan, bahwa di pemerintahan itu ada suatu sistem yang perlu dilewati. Ada suatu prosedur yang perlu d lewati, serta karenanya pemakaian duit rakyat juga mesti lewat tahapan-tahapan yang perlu ditangani.
Dalam peluang itu, Presiden Jokowi menyampakan permintaan maaf jika ada kebijakan pemerintah yang masih tetap belum cocok, sesuai sama yang diinginkan orang-orang. “Sekali lagi kami juga baru 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dalam memegang kendali pemerintahan di negara yang kita cintai ini,”ujarnya.
Terlihat ada dalam peluang itu diantaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Mensesneg Pratikno, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma)
